Ultimate magazine theme for WordPress.

Ubah Nama Reklamasi Jadi Perluasan Darat, Anies Dinilai Pintar Bersilat Lidah

0 23

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lebih suka menyebut rencana penimbunan area perairan di kawasan Ancol dengan perluasan daratan ketimbang reklamasi.

Terkait hal itu, politikus PDI-P, Pantas Nainggolan yang menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta angkat bicara.

Pantas menilai Gubernur DKI Jakarta sibuk bermain kata. Terutama untuk istilah perluasan kawasan Ancol yang enggan disebut reklamasi.

“Iya, sebenarnya (reklamasi). Tapi kan akhirnya gubernur ini kadang-kadang bersilat lidah saja,” ucapnya, melansir Medcom, Jumat, 10 Juli 2020.

Pantas mencontohkan seperti rumah susun yang diganti menjadi rumah lapis. Padahal, definisinya sama.

BACA JUGA
PSI Tolak Kebijakan Anies yang Bakal Gelar CFD Lagi

Sebenarnya, pembangunan tak masalah jika dikerjakan sesuai dengan kaidah hukum. Termasuk jika pembangunan sudah memperhatikan aspek lingkungan.

Pantas mengingatkan reklamasi Ancol nantinya tak menyentuh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Jangan dia minta anggaran. Kalau begitu, akan kami tolak. Kalau sebagai badan usaha, ya terserah saja,” imbuh dia.

Dia menyebut aturan resmi reklamasi Ancol belum dibahas di DPRD DKI. Keputusan Gubernur yang sudah keluar dianggap sebagai izin prinsip.

Sebelumnya, Pantas menjelaskan belum ada pembahasan terkait peraturan daerah (Perda) terkait reklamasi Ancol. Pasalnya, induk aturan, yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum selesai direvisi.

“Tapi seyogyanya itu (Perda Reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti (reklamasi Ancol) tak boleh,” ucap dia.

 

Artikel Menarik Lainnya:

Leave A Reply

Your email address will not be published.